SERANG , Mediabooster.news – Anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi Partai Demokrat, Azwar Anas, memberikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan kritis terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakil Bupati Serang M. Najib Hamas.
Menurut Anas, salah satu capaian yang patut diapresiasi adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Serang dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, di sisi lain, ia menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan, terutama terkait realisasi program pembangunan dan pelayanan publik.
“Pertama saya mengapresiasi kinerja Bupati. Hari ini kita melihat hasil pemeriksaan keuangan dari BPK dan Kabupaten Serang kembali meraih opini WTP. Ini tentu menjadi capaian yang baik,” kata Anas.
Meski demikian, Anas menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola keuangan harus diikuti dengan percepatan realisasi visi dan misi kepala daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Yang harus menjadi bahan evaluasi hari ini adalah bagaimana visi misi Bupati yang sudah dituangkan dalam RPJMD itu bisa segera direalisasikan. Jangan sampai hanya menjadi dokumen perencanaan tanpa implementasi yang nyata,” ujarnya.
Secara khusus, Anas, menyoroti lambannya pelaksanaan sejumlah program di dinas teknis, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Menurutnya, hingga memasuki akhir Mei 2026, sejumlah kegiatan fisik yang telah dianggarkan belum menunjukkan tanda-tanda pelaksanaan.
“Di Dinas PU misalnya, ada sekitar delapan kegiatan yang sampai hari ini belum terlihat progres pelaksanaannya. Begitu juga di Perkim. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar keterlambatan pelaksanaan kegiatan tidak kembali menimbulkan persoalan seperti tahun sebelumnya, di mana sejumlah proyek harus dibayar pada tahun anggaran berikutnya akibat keterlambatan pekerjaan.
“Jangan sampai kegiatan yang sudah dianggarkan bergeser ke perubahan anggaran, lalu terjadi luncuran dan dibayar pada tahun berikutnya. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Selain infrastruktur, Anas juga menyoroti persoalan sampah yang menurutnya masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Serang.
Ia menilai hingga saat ini belum terlihat langkah strategis yang mampu menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh.
“Kita masih melihat sampah berserakan di tepi jalan. Artinya, penanganan sampah ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Padahal ini menjadi salah satu visi dan misi kepala daerah,” ujarnya.
Anas bahkan mendorong agar pengelolaan sampah ditangani secara lebih terpusat dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada kecamatan.
“Konsep penanganannya harus jelas. Jangan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri di tingkat kecamatan. Harus ada langkah strategis yang dikendalikan langsung oleh dinas terkait agar penanganannya lebih efektif,” katanya.
Dalam bidang pendidikan, Anas mengingatkan agar persoalan keterlambatan pembayaran hak tenaga pendidik yang sempat terjadi tidak terulang kembali.
Ia juga menyoroti masih banyaknya bangunan sekolah yang kondisinya rusak dan membutuhkan rehabilitasi.
“Kita berharap persoalan guru yang sempat tidak mendapatkan alokasi anggaran gaji tidak terjadi lagi. Selain itu, masih banyak sekolah yang kondisinya tidak layak dan perlu segera diperbaiki,” ujarnya.
Sementara di sektor kesehatan, Anas mengakui adanya sejumlah pembenahan yang telah dilakukan RSUD Kabupaten Serang. Namun, ia menilai kualitas pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.
“RSUD memang sudah berbenah dan kita apresiasi. Tetapi soal pelayanan masih menjadi keluhan. Saya sendiri masih menemukan pelayanan yang kurang ramah dan kurang sigap kepada masyarakat. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Minta Bupati Tegas kepada OPD
Anas menilai salah satu tantangan terbesar dalam satu tahun pemerintahan saat ini adalah belum maksimalnya kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menerjemahkan program prioritas kepala daerah.
Menurutnya, Bupati perlu mengambil langkah tegas agar seluruh OPD bergerak lebih cepat dalam menjalankan program pembangunan.
“Kita melihat OPD hari ini belum berlari kencang mengikuti ritme dan program yang diinginkan Bupati. Karena itu saya berharap Bupati segera memanggil dan mengevaluasi kepala dinas yang realisasi kegiatannya masih lambat,” ujarnya.
Ia khawatir jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka penyerapan anggaran akan rendah dan berpotensi menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang besar di akhir tahun.
“Sekarang sudah pertengahan tahun, bahkan mendekati perubahan anggaran, tetapi masih banyak kegiatan yang belum berjalan. Jangan sampai nanti berujung pada SiLPA atau proyek yang kembali molor seperti tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Anas juga meminta agar berbagai rekomendasi DPRD yang disampaikan melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tidak hanya menjadi dokumen formalitas.
Menurutnya, seluruh catatan DPRD harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan pada tahun berikutnya.
“Jangan sampai LKPJ hanya menjadi pajangan. Catatan dan rekomendasi DPRD harus benar-benar ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi agar kinerja pemerintahan ke depan lebih baik,” pungkasnya. (dkm)
