SERANG, Mediabooster.news – Pemerintah Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap 1, 2 dan 3 Tahun Anggaran 2026 kepada 15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kamis (21/5/2026).
Penyaluran bantuan sebesar Rp900 ribu untuk masing-masing KPM tersebut berlangsung di kantor desa dan dihadiri Kepala Desa Pabuaran Akhmad Suryawan, perwakilan Kecamatan Pabuaran Khairudin, Ketua BPD Bunyamin, pendamping desa, Babinkamtibmas, perangkat desa, serta warga penerima manfaat.
Kepala Desa Pabuaran, Akhmad Suryawan, mengatakan jumlah penerima BLT DD tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, penerima bantuan tercatat sebanyak 38 KPM, sedangkan tahun 2026 hanya 15 KPM.
Menurutnya, penyesuaian tersebut dilakukan karena adanya kebijakan pengalokasian Dana Desa untuk program KDMP yang menyisihkan sekitar 20 hingga 25 persen anggaran desa.
“Dengan adanya pemotongan dan penyesuaian anggaran desa untuk mendukung program pemerintah pusat, anggaran desa tahun 2026 menjadi sangat minim sehingga BLT DD tahun ini hanya mampu disalurkan kepada 15 KPM,” ujarnya.
Ia berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selain itu, pihak pemerintah desa juga akan melakukan sistem pergiliran penerima bantuan setiap tiga bulan sekali sebagai upaya pemerataan agar masyarakat lain yang membutuhkan juga dapat merasakan manfaat BLT DD.
“Untuk menyiasati agar lebih merata dan adil, penerima BLT nantinya akan digilir setiap tiga bulan sekali menyesuaikan data penerima sebelumnya,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Kecamatan Pabuaran, Khairudin, berharap masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran serta dukungan terhadap program pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi tersebut memang berdampak terhadap penyaluran anggaran di tingkat desa sehingga belum seluruh program dapat berjalan maksimal.
“Kami berharap masyarakat bisa memahami kondisi dan kebijakan pemerintah saat ini, karena adanya efisiensi anggaran membuat beberapa program di desa belum dapat tersalurkan secara maksimal,” ungkapnya. (dkm)
