SERANG, Mediabooster.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah perguruan tinggi negeri, swasta, serta lembaga filantropi Islam. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pembangunan daerah di tengah tantangan pemotongan dana transfer sebesar Rp186 miliar pada tahun 2026.
Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor ini hadir di waktu yang tepat. Menurutnya, sinergi dengan universitas dan lembaga filantropi dapat meringankan beban pemerintah daerah sekaligus mendukung keberlangsungan pembangunan.
“Alhamdulillah, acara ini menjadi kabar menyegarkan. Di saat kita harus bekerja keras menghadapi pemotongan anggaran, universitas dan lembaga filantropi siap membantu pengembangan UMKM, pendidikan, hingga kesehatan,” ujar Budi.
Ia menambahkan, kontribusi perguruan tinggi dan mahasiswa sangat berarti, terutama melalui program desa binaan yang dapat menjangkau masyarakat secara langsung.
“Saya sangat bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para rektor dan mahasiswa. Mereka siap turun ke lapangan untuk membantu pemerintah dan warga Kota Serang,” lanjutnya.
Dalam sambutannya, Budi menekankan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama. Program desa binaan akan diarahkan pada pembentukan UMKM, dukungan permodalan, serta program sosial lain, termasuk penanganan stunting.
“Desa yang dibina akan dibuatkan UMKM, dibantu modal, bahkan menyasar kelompok rentan seperti janda dan lansia. Semua ini penting agar kesejahteraan masyarakat meningkat,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Bappeda Kota Serang, Ina Linawati, menegaskan penandatanganan MoU ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret untuk mencari alternatif pembiayaan pembangunan.
“Pembangunan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh pihak. Dengan MoU ini, perguruan tinggi dan lembaga filantropi akan bermitra dengan perangkat daerah sesuai bidangnya. Misalnya program kesehatan dengan Dinas Kesehatan, pembinaan UMKM dengan Disperindagkop, hingga program pembinaan kelurahan bersama mahasiswa KKM,” ungkap Ina.
Bappeda, lanjutnya, akan memfasilitasi pemetaan program antara pemerintah daerah, lembaga filantropi, dan perguruan tinggi, sekaligus menyinergikannya dengan rencana kerja tahunan masing-masing pihak.
“Ini adalah salah satu solusi menghadapi pemotongan dana transfer daerah sebesar Rp186 miliar tahun depan. Alternatif pembiayaan ini diharapkan bisa menopang pembangunan agar tetap berjalan,” pungkasnya. (***)
