BANTEN, Mediabooster.news – Terpilihnya kepengurusan baru Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI (BPW HIPKA) Provinsi Banten menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pengusaha alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam mendorong kemandirian ekonomi umat dan pembangunan daerah.
Pergantian kepemimpinan organisasi ini tidak semestinya dipandang sekadar sebagai proses regenerasi. Lebih dari itu, momentum tersebut perlu menjadi titik awal untuk mengonsolidasikan potensi intelektual, jaringan profesional, dan idealisme kebangsaan alumni HMI menjadi kekuatan ekonomi produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagaimana petatah-petitih leluhur Banten menyebutkan, “Usaha nu dijieun babarengan eta ngalegaan mangpaat, kamajuan anu didahar babarengan eta nguatkeun karaharjaan.”
Ungkapan tersebut kurang lebih bermakna bahwa usaha yang dibangun bersama akan memperluas manfaat, sedangkan kemajuan yang dinikmati bersama akan memperkuat kesejahteraan.
Filosofi ini relevan dengan tantangan dunia usaha saat ini. Keberhasilan bisnis tidak cukup diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh pemilik usaha, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi masyarakat, dan berkontribusi terhadap kemajuan daerah.
Memperluas Medan Pengabdian Alumni HMI
Secara historis, HMI dan Korps Alumni HMI (KAHMI) memiliki tradisi pengabdian terhadap umat dan bangsa. Namun, dinamika zaman menuntut perluasan medan perjuangan, termasuk dalam sektor produksi, perdagangan, industri, teknologi, pembiayaan, serta penciptaan lapangan kerja.
Dalam konteks tersebut, HIPKA memiliki posisi strategis sebagai ruang konsolidasi pengusaha alumni HMI untuk membangun kemandirian ekonomi dengan tetap berpegang pada integritas, tanggung jawab sosial, dan orientasi kebangsaan.
Tantangan ini menjadi semakin penting bagi Provinsi Banten yang memiliki kawasan industri, pusat perdagangan, potensi pariwisata, serta kedekatan strategis dengan pasar nasional dan internasional.
Besarnya aktivitas ekonomi di Banten, bagaimanapun, tidak secara otomatis menjamin pemerataan kesempatan usaha maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Masih diperlukan upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja, pembiayaan, pasar, dan kepemilikan usaha. Di sinilah HIPKA dapat mengambil peran dengan mempertemukan pengusaha mapan, wirausahawan muda, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), lembaga keuangan, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah dalam sebuah ekosistem usaha yang saling menguatkan.
Dengan demikian, jejaring alumni tidak berhenti sebagai modal sosial, tetapi berkembang menjadi modal ekonomi yang produktif.
UMKM dan Ekonomi Kreatif sebagai Fondasi
Penguatan ekonomi masyarakat memiliki landasan kebijakan yang jelas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, memberikan kerangka bagi kemudahan, pelindungan, pemberdayaan, kemitraan, pembiayaan, dan inkubasi usaha.
Kerangka tersebut menempatkan UMKM bukan sebagai pelengkap perekonomian. Penguatan UMKM justru sebagai bagian strategis dari pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
Pada konteks daerah, di Provinsi Banten, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025–2029 menjadi rujukan penting. Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif juga membuka landasan kebijakan bagi penguatan usaha berbasis kreativitas dan inovasi.
Kerangka kebijakan tersebut membuka ruang bagi HIPKA untuk berkontribusi melalui pengembangan kompetensi pengusaha, perluasan akses pasar, inovasi produk, dan pembangunan kemitraan usaha yang produktif.
UMKM tidak boleh ditempatkan sekadar sebagai pelengkap perekonomian. Sektor ini harus menjadi bagian strategis pembangunan ekonomi yang berkeadilan, terutama dalam memperluas kesempatan masyarakat untuk memiliki dan mengembangkan usaha.
Karena itu, HIPKA perlu mendorong program yang konkret dan berkelanjutan. Penguatan UMKM pangan, fesyen muslim, industri halal, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa profesional dapat menjadi sejumlah sektor yang dikembangkan sesuai potensi serta kebutuhan pasar di Banten.
Orientasinya bukan hanya meningkatkan jumlah pelaku usaha, melainkan juga memperkuat kemampuan mereka untuk tumbuh, beradaptasi, dan bersaing.
Membangun Pengusaha yang Profesional dan Berkepastian Hukum
Dari perspektif hukum bisnis, tantangan utama pengembangan kewirausahaan bukan semata-mata melahirkan pengusaha baru, tetapi memastikan mereka mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan yang sehat.
Legalitas badan usaha, perizinan berusaha, kepastian kontrak, perlindungan kekayaan intelektual, sertifikasi produk, akses pembiayaan, dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan.
HIPKA dapat mengambil peran melalui pendampingan hukum dan bisnis bagi para pelaku usaha, khususnya pengusaha pemula dan UMKM yang masih menghadapi keterbatasan pengetahuan serta sumber daya.
Dengan pendampingan yang tepat, pelaku usaha diharapkan tidak hanya memiliki produk yang kompetitif, tetapi juga mampu menjalankan bisnis secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Program inkubasi bisnis juga layak menjadi salah satu agenda prioritas. Pengusaha berpengalaman dapat dipertemukan dengan kader dan alumni muda HMI untuk berbagi pengetahuan mengenai pengelolaan usaha, literasi keuangan, pengembangan model bisnis, digitalisasi pemasaran, dan akses pembiayaan yang bertanggung jawab.
Keberhasilan program semacam ini seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan atau peserta. Ukuran yang lebih substantif ialah bertambahnya usaha yang mampu bertahan, meningkatnya omzet, terbukanya pasar baru, serta terciptanya lapangan kerja.
Dengan indikator yang terukur, HIPKA dapat membangun budaya organisasi yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata.
Ekonomi Umat Harus Berbasis Kemandirian
Penguatan ekonomi umat membutuhkan pendekatan yang lebih substantif daripada sekadar retorika keberpihakan.
Masyarakat akan memiliki daya ekonomi yang lebih kuat apabila mempunyai aset produktif, keterampilan, akses terhadap modal yang sehat, kemampuan mengelola usaha, serta posisi tawar dalam rantai pasok.
Dalam hal ini, HIPKA dapat berperan mempertemukan pelaku UMKM dengan perusahaan yang lebih besar melalui pola kemitraan yang adil dan transparan.
Masyarakat lokal, misalnya, perlu memperoleh kesempatan untuk menjadi pemasok barang dan jasa, mitra distribusi, penyedia produk kreatif, maupun bagian dari rantai nilai industri dan pariwisata.
Kemitraan semacam itu perlu dibangun dengan pembagian manfaat yang jelas, peningkatan kapasitas, serta kesempatan berkembang bagi pelaku usaha kecil.
Ekonomi umat dengan demikian tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat, tetapi sebagai upaya memperkuat posisi masyarakat sebagai produsen, pemilik usaha, dan pencipta nilai tambah.
Prinsip inilah yang perlu menjadi orientasi perjuangan ekonomi HIPKA: membangun kemandirian, memperluas kesempatan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih merata.
Meneguhkan Kembali Cita-Cita Pembentukan Provinsi Banten
Perjuangan ekonomi HIPKA juga perlu dihubungkan dengan cita-cita pembentukan Provinsi Banten. Pemekaran Banten dari Jawa Barat bukan semata-mata perjuangan untuk memperoleh identitas administratif dan mendekatkan pelayanan pemerintahan. Di dalamnya terdapat harapan untuk mempercepat pembangunan, memperluas kesempatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Cita-cita tersebut akan kehilangan sebagian maknanya apabila pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu, sementara masyarakat di wilayah lain masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan, modal, pasar, dan kepemilikan usaha.
Karena itu, hubungan antara dunia usaha dan pembangunan daerah harus melampaui kepentingan investasi serta keuntungan jangka pendek.
Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, infrastruktur yang memadai, tenaga kerja terampil, dan iklim investasi yang kondusif. Sementara itu, masyarakat membutuhkan pekerjaan yang layak, kesempatan menjadi pemasok, serta akses untuk tumbuh sebagai pengusaha.
Pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk memastikan kedua kebutuhan tersebut dapat bertemu melalui kebijakan yang transparan, persaingan usaha yang sehat, kemitraan setara, dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal.
HIPKA dapat menjadi jembatan komunikasi dan kolaborasi di antara kepentingan tersebut, tanpa mengambil alih fungsi pemerintah maupun mengabaikan mekanisme pasar.
Melalui peran tersebut, HIPKA diharapkan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga semakin inklusif dan mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kepemimpinan Baru, Agenda Nyata
Terpilihnya Adinda Amirudin Ma’ruf, S.Pd.I., M.H., sebagai Ketua HIPKA Banten dan Adinda Ahmad Yusuf sebagai Sekretaris HIPKA Banten menjadi awal dari tanggung jawab baru untuk membawa organisasi semakin produktif dan berdampak.
Kepemimpinan baru diharapkan mampu membangun konsolidasi internal, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta merumuskan program yang menjawab kebutuhan nyata para pengusaha dan masyarakat.
Jejaring alumni HMI memiliki modal intelektual dan pengalaman profesional yang besar. Modal tersebut semestinya tidak hanya memperkuat posisi individual, tetapi juga menghasilkan nilai tambah ekonomi yang dapat dirasakan secara lebih luas.
Integritas, keberanian berinovasi, dan semangat pengabdian perlu diterjemahkan menjadi praktik bisnis yang sehat, pembukaan kesempatan bagi pengusaha muda, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.
Selamat kepada Adinda Amirudin Ma’ruf sebagai Ketua HIPKA Banten terpilih dan Adinda Ahmad Yusuf sebagai Sekretaris HIPKA Banten terpilih. Semoga amanah ini menjadi jalan untuk memperluas kolaborasi usaha, memperkuat kemandirian ekonomi umat, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Provinsi Banten.
Pada akhirnya, keberhasilan HIPKA tidak cukup diukur dari besarnya jaringan pengusaha yang dimiliki atau banyaknya kegiatan yang diselenggarakan. Ukuran terpentingnya adalah seberapa jauh jaringan tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk tumbuh bersama.
Idealisme alumni HMI akan menemukan relevansinya ketika diwujudkan dalam kemandirian ekonomi, pemerataan kesempatan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Membangun pengusaha yang kuat harus berjalan seiring dengan membangun masyarakat yang berdaya. Dari sanalah, HIPKA dapat mengambil bagian dalam meneguhkan kembali idealisme pengabdian dan cita-cita pembentukan Provinsi Banten.
Oleh: Yhannu Setyawan (Alumni HMI dan Pengamat Hukum Kebijakan Publik)
