
SERANG , Mediabooster,news – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten menyoroti penetapan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, ke dalam delineasi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026.
GMNI Banten menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai berpotensi mengancam kelestarian ekosistem laut, kawasan konservasi, serta ruang hidup masyarakat pesisir.
Ketua GMNI Provinsi Banten, Zein Nasution, menegaskan bahwa penetapan WUP di sekitar kawasan Ujung Kulon tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Menurutnya, meskipun WUP bukan merupakan izin langsung untuk melakukan kegiatan pertambangan, penetapannya tetap harus memperhatikan aspek ekologis dan perlindungan lingkungan hidup.
“Jangan sampai kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi justru diarahkan untuk kepentingan industri ekstraktif. Ujung Kulon bukan objek eksploitasi ekonomi, melainkan benteng kehidupan dan warisan ekologis bangsa,” tegas Zein.
Selain persoalan WUP, GMNI Banten juga menyoroti wacana translokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
GMNI menilai, setiap rencana pemindahan satwa langka tersebut harus didasarkan pada kajian ilmiah yang transparan dan komprehensif. Pemerintah juga diminta mengutamakan perlindungan habitat asli Badak Jawa, bukan sekadar memindahkan satwa tanpa menyelesaikan persoalan ancaman terhadap ekosistemnya.
Dalam perspektif Marhaenisme, GMNI Banten menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menjadi alat akumulasi keuntungan kelompok pemodal.
Menurut GMNI, ancaman terhadap kawasan Ujung Kulon tidak hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan kehidupan nelayan, masyarakat pesisir, serta kepentingan generasi mendatang.
Atas persoalan tersebut, GMNI Provinsi Banten menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, mendesak Menteri ESDM mengevaluasi dan mencabut penetapan perairan sekitar Ujung Kulon dari delineasi WUP sebagaimana tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Kedua, menolak ekspansi pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem dan lingkungan hidup di wilayah Banten.
Ketiga, mendesak Kementerian Kehutanan memastikan wacana translokasi Badak Jawa dilakukan berdasarkan kajian ilmiah serta tetap mengutamakan perlindungan habitat aslinya.
Keempat, meminta pemerintah melibatkan masyarakat lokal dan nelayan dalam setiap proses pengambilan kebijakan tata ruang yang berdampak terhadap ruang hidup mereka.
Kelima, menuntut penghentian aktivitas yang terbukti mengancam keanekaragaman hayati dan kelestarian lingkungan di kawasan Ujung Kulon.
GMNI Banten menegaskan bahwa upaya penyelamatan Badak Jawa tidak dapat dipisahkan dari perlindungan habitat aslinya. Karena itu, pemerintah diminta menjaga konsistensi antara kebijakan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam.
“Kami tidak ingin Ujung Kulon hanya menjadi objek kepentingan ekonomi segelintir pihak. Ujung Kulon adalah benteng ekologi Banten yang harus dilindungi, bukan dikorbankan demi kepentingan pertambangan,” tutup Zein. (***)
