SERANG, Mediabooster.news – Tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilihan Umum (pemilu) 2024 dimulai pada hari ini Senin, 1 Agustus 2022.
Dirilis dari KPU Kota Serang, Sebelumnya pada 14 Juni 2022 lalu, tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 telah resmi diluncurkan oleh KPU RI.
Selanjutnya, pada 1 Agustus 2022 tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 akan dimulai hingga pada 14 Agustus 2022
Ini adalah momentum yang paling ditunggu-tunggu, terutama oleh para calon peserta Pemilu 2024. Hingga tiga hari menjelang pembukaan pendaftaran, KPU RI mencatat sebanyak 39 partai politik telah mendapatkan akses pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Sistem ini adalah alat bantu untuk input data keanggotaan dan kepengurusan partai politik, di mana setiap identitas anggota partai politik harus dimasukkan ke dalamnya.
Berkaca pada pelaksanaan tahapan yang sama menjelang Pemilu 2019 lalu, Bawaslu mencatat sejumlah potensi pelanggaran terhadapnya, diantaranya adalah terkait dengan keanggotaan yang diduga fiktif.
Selain itu, partai politik tidak dapat menghadirkan pengurus atau anggota tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Anggotanya, dan ketidaksesuaian antara nama dengan Kartu Tanda Anggota.
Salah satu yang paling krusial dalam tahapan ini adalah, adanya potensi pencomotan seseorang untuk menjadi anggota partai politik guna memenuhi keterpenuhan administratif sebagaimana yang disaratkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Terkait dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Serang hendak memberikan catatan pencegahan pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik ini.
Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pelanggaran (baik administrasi maupun pidana) dan atau perselisihan yang akan timbul karenanya. Catatan pencegahan Bawaslu Kota Serang ini disampaikan kepada:
- Partai politik calon peserta Pemilu tingkat Kota Serang.
- Mematuhi seluruh ketentuan persyaratan peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Tidak memasukkan seseorang untuk menjadi anggota partai politik tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- Tidak memasukkan seseorang yang dilarang keterlibatannya di dalam partai politik, di antaranya adalah Aparat Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), termasuk Penyelenggara Pemilu untuk menjadi anggota partai politik.
- Tidak memasukkan seseorang yang belum genap berusia 17 tahun untuk menjadi anggota partai politik.
- Tidak memasukkan seseorang yang belum melakukan perekaman e-KTP untuk menjadi anggota partai politik.
- Tidak memasukkan seseorang yang belum terdaftar dalam daftar pemilih Pemilu 2024 untuk menjadi anggota partai politik.
- Tidak memasukkan seseorang narapidana yang hak memilih atau dipilihnya sedang dicabut berdasarkan putusan pengadilan tetap untuk menjadi anggota partai politik.
- Menghimbau agar menyampaikan salinan dokumen pendaftaran administrasi partai politiknya kepada Bawaslu Kota Serang sebagai pegangan dan bahan melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan yang berjalan.
- KPU Kota Serang
- Mematuhi dan menjalankan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik.
- Menyiapkan layanan dan bantuan yang dibutuhkan partai politik untuk mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi partai politik.
- Aktif berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Serang untuk meminimalisir adanya pelanggaran dan atau sengketa di kemudian hari.
- Masyarakat Kota Serang
- Diharapkan aktif melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran dan verifikasi partai politik di tingkat Kota Serang
- Diharapkan aktif memantau penyalahgunaan e-KTP dan atau nama seseorang yang diketahui tidak atas persetujuan yang bersangkutan, dan atau seseorang yang tidak dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjadi anggota partai politik.
- Diharapkan aktif berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Serang jika menemukan atau mengetahui adanya potensi pelanggaran yang dilakukan baik oleh oknum anggota partai politik, oknum penyelenggara Pemilu dan atau oknum masyarakat lainnya.
Untuk lebih mengefektifkan pencegahan terhadap potensi lahirnya pelanggaran dan perselisihan yang akan terjadi, Bawaslu Kota Serang akan berkoordinasi secara aktif dengan KPU Kota Serang. Selain itu, Bawaslu Kota Serang juga akan membuka layanan bagi masyarakat yang hendak membuat aduan atau laporan dugaan pelanggaran pada tahapan ini. (rls)
