SERANG, Mediabooster.news – Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Serang terus mengawal penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, DKBP3A juga tidak hanya fokus memulihkan trauma korban, tetapi juga berupaya mendorong proses hukum terhadap pelaku agar memberikan efek jera.
Kepala DKBP3A Kabupaten Serang, Haerofiatna mengatakan, pihaknya melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan.
Koordinasi tersebut bertujuan memastikan setiap kasus mendapat pendampingan dan penanganan sesuai kebutuhan korban. Menurut Haerofiatna, pemulihan kondisi psikologis anak menjadi salah satu prioritas sebelum korban menjalani tahapan penanganan berikutnya.
“Penanganan itu terus kami lakukan. Unit PPA bekerja sama dengan aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan untuk mengawal kasus. Proses ini tidak bisa simsalabim karena yang selalu kami utamakan adalah memulihkan trauma korban,” kata Haero, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, pemulihan trauma membutuhkan perhatian khusus. Anak yang mengalami kekerasan tidak cukup hanya mendapat penanganan dari sisi hukum. Mereka juga membutuhkan pendampingan agar bisa kembali menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk melanjutkan pendidikan tanpa dibayangi pengalaman kekerasan.
Namun, upaya mendorong proses hukum terhadap pelaku masih menghadapi sejumlah tantangan. Haerofiatna mengungkapkan, beberapa kasus yang sudah mendapat pendampingan justru berakhir melalui mekanisme restorative justice atau keadilan restoratif.
Menurut Haero, faktor rasa malu, kekhawatiran terhadap aib keluarga, hingga pertimbangan kekeluargaan kerap memengaruhi keputusan untuk tidak melanjutkan perkara ke proses hukum.
“Ketika kami mendorong kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti, banyak yang akhirnya memilih restorative justice. Mungkin karena rasa aib atau pertimbangan lainnya. Hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kami cegah karena menyangkut urusan kekeluargaan,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Sebab, di satu sisi, korban membutuhkan pemulihan dan perlindungan. Di sisi lain, penanganan hukum terhadap pelaku juga penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Haero menegaskan, DKBP3A tetap menjalankan pendampingan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Pihaknya berupaya memastikan korban mendapat perlindungan, sementara proses penanganan kasus berjalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Selain persoalan pemulihan trauma dan penegakan hukum, DKBP3A juga menaruh perhatian pada keberlanjutan pendidikan korban. Haerofiatna menegaskan, pengalaman kekerasan tidak boleh membuat anak kehilangan kesempatan untuk bersekolah.
DKBP3A berupaya memastikan korban tetap mengakses pendidikan. Jika kondisi psikologis atau situasi lingkungan membuat korban tidak nyaman melanjutkan sekolah di tempat semula, dinas siap membantu memfasilitasi perpindahan ke sekolah lain.
“Kami pastikan mereka tetap sekolah dan tidak putus. Kalau mau pindah, kami bantu pindah sekolah atau mengikuti program Paket A, B, dan C. Kami fasilitasi melalui sinergi dan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan,” katanya.
Menurut Haero, pilihan pendidikan melalui program Paket A, B, dan C juga menjadi alternatif bagi korban yang membutuhkan jalur pendidikan berbeda. Dengan begitu, anak tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan meskipun harus meninggalkan sekolah sebelumnya.
Ia menambahkan, penanganan kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak. DKBP3A tidak dapat bekerja sendiri, sehingga koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan Dinas Pendidikan menjadi bagian penting dalam memastikan korban memperoleh perlindungan secara menyeluruh.
Melalui pendampingan tersebut, DKBP3A berharap korban dapat pulih dari trauma, tetap melanjutkan pendidikan, serta memperoleh perlindungan agar tidak kembali mengalami kekerasan. (adv)
