SERANG, Mediaboster.news – Ratusan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pedagang kaki lima tumpah ruah di kawasan Lampu Merah Palima, Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Rabu (27/8/2025).
Mereka hadir dalam Pembukaan Gebyar UMKM yang sekaligus menjadi momentum penting pelantikan kepengurusan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Serang periode 2025–2030.
Acara berlangsung meriah dengan kehadiran para pejabat perwakilan Pemprov Banten, Kabupaten Serang, mulai dari perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM, unsur kecamatan, pemerintah desa, hingga Ketua Umum DPP APKLI Perjuangan, Ali Mahsun, serta Ketua DPW APKLI Provinsi Banten, Rika Rahmawati, Ketua APKI kabupaten/ Kota lainnya, serta tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP APKLI Perjuangan, Ali Mahsun. Dalam prosesi tersebut, Ade Putra Chandra resmi dikukuhkan sebagai Ketua APKLI Kabupaten Serang periode 2025–2030.
Usai dilantik, Ade menyampaikan rasa bangga dan haru atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya memperjuangkan aspirasi pedagang kaki lima sekaligus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah.
“APKLI harus menjadi wadah yang memperjuangkan keinginan para pelaku ekonomi kreatif, agar pedagang kaki lima tidak lagi dipandang sebelah mata,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP APKLI Perjuangan, Ali Mahsun, menyoroti stigma negatif yang kerap dilekatkan pada pedagang kaki lima. Menurutnya, PKL adalah pejuang keluarga yang ikut menggerakkan ekonomi rakyat, bukan pengganggu ketertiban.
“Pedagang kaki lima sering dipandang mengganggu trotoar, jalan, atau ketertiban umum. Padahal kami adalah pejuang keluarga. Kami berdagang karena tidak ingin menjadi beban pemerintah,” ungkapnya.
Ali pun meminta para pedagang kaki lima untuk tetap bersemangat dan tidak berkecil hati meski sering menghadapi tantangan seperti penggusuran maupun penertiban.
Ia menekankan pentingnya validasi data pelaku usaha di Banten yang mencapai 1,1 juta UMKM. Menurutnya, validasi berbasis digital sangat dibutuhkan agar program pendampingan, permodalan, hingga literasi keuangan dan digitalisasi bisa tepat sasaran.
“Data valid sangat penting agar bantuan tidak salah sasaran. Kita juga harus mendorong literasi keuangan, manajemen usaha, promosi, hingga pengemasan produk. Semua itu kunci agar pedagang kecil bisa naik kelas,” jelasnya.
Ali juga mengajak seluruh pedagang kaki lima di pasar tradisional, bazar, warung kelontong, hingga kawasan wisata untuk bersatu membangun ekosistem ekonomi rakyat yang kuat.
“Pedagang kaki lima harus bersih, higienis, aman, tertib, dan tidak melanggar aturan. Dengan begitu, ekonomi rakyat bisa maju, unggul, dan menjadi kekuatan bangsa,” tegasnya.
Dengan dilantiknya kepengurusan baru, APKLI Kabupaten Serang diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat.
Gebyar UMKM 2025 ini pun menjadi simbol semangat baru, bahwa pedagang kecil bukan sekadar bertahan hidup, tetapi juga tulang punggung ekonomi kerakyatan yang layak mendapat tempat terhormat di negeri sendiri. (dkm)
