KAB. SERANG, Mediabooster.news – Rencana program Koperasi Merah Putih (KMP) yang disebut akan mengambil hingga 40 persen dari Dana Desa menuai tanggapan keras dari para kepala desa. Salah satunya datang dari Kepala Desa Pabuaran yang juga Ketua Apdesi Kecamatan Pabuaran, Akhmad Suryawan. Ia menilai kebijakan tersebut tidak tepat dan berpotensi mengganggu stabilitas pembangunan di tingkat desa.
“Ya kurang setuju lah, banyak salahnya ini. Awalnya pemerintah bilang ingin membantu dana KMP, tapi ternyata dananya dari desa. Itu pun bukan diserahkan ke desa, pembangunannya pakai orang luar, masih ada kepentingan politik lagi,” tegas Akhmad, Selasa (2/12/2025).
Akhmad menegaskan bahwa program-program desa yang telah direncanakan tidak seharusnya diubah hanya karena munculnya kebijakan baru tersebut. Ia menyebut tidak ada alasan untuk mengganggu alokasi Dana Desa yang sudah memiliki prioritas jelas.
“Jangan sampai mengubah program desa yang sudah berjalan. Kecuali uang itu sudah tidak terpakai, tapi kalau belum, ya jangan diganggu,” ujarnya.
Menurutnya, beban pengeluaran desa saat ini sudah sangat besar. Dengan berbagai kewajiban seperti ketahanan pangan 20 persen, BLT, program penanganan TBC, operasional kantor, siltap perangkat desa, hingga pemberdayaan masyarakat, pemotongan Dana Desa hingga 40 persen bisa menimbulkan dampak serius.
“Dana desa itu banyak pengeluarannya. Makanya pasti semua merasa keberatan,” tambahnya.
Jika pemotongan tersebut diberlakukan, Akhmad menyebut pembangunan desa bisa melambat drastis. Kebutuhan dasar seperti perbaikan jalan, saluran air, hingga infrastruktur pendukung lainnya berpotensi tidak terpenuhi.
Akhmad mengatakan keberatan terhadap rencana pemotongan Dana Desa bukan hanya terjadi di Kabupaten Serang. Kepala desa dari berbagai provinsi disebut juga mulai menyuarakan penolakan.
“Apdesi sekarang sudah mulai mencuatkan keberatan. Bukan hanya Banten, tapi juga Lampung, Jawa Barat. Semua merasa keberatan dan pasti nanti akan ada aksi protes atau demo,” tuturnya.
Ia juga membandingkan kondisi pembangunan desa sebelum Dana Desa mencapai angka Rp1 miliar seperti saat ini. Dulu dengan anggaran sekitar Rp600 juta pun, desa menurutnya masih bisa membangun secara optimal karena nilai uang lebih stabil dibanding sekarang.
“Dulu 600 juta itu besar, kalau sekarang mungkin setara 3 miliar. Desa-desa sekarang terlihat maju karena Dana Desa stabil. Kalau dana ini dipotong dan tersisa hanya sekitar 300 juta hingga 400 juta, otomatis pembangunan melambat,” paparnya.
Untuk Desa Pabuaran sendiri, sejumlah pembangunan prioritas telah berjalan, termasuk jalan utama. Namun kebutuhan lain seperti peningkatan akses jalan kecil (gang), jalan baru, hingga rambat beton masih menjadi agenda penting ke depan. Semua itu terancam tertunda jika Dana Desa benar dipotong.
“Yang sekarang dipikirkan itu pembangunan jalan-jalan baru, jalan gang, rambat beton. Kalau Dana Desa dipotong untuk koperasi, ya habis. Apalagi lahan kantor KMP saja di Pabuaran belum ada, tapi kita yang kena potong dana,” katanya.
Akhmad menegaskan pemerintah pusat harus benar-benar mempertimbangkan ulang rencana kebijakan tersebut karena akan berdampak langsung pada masyarakat desa.
“Ya, mudah-mudahan soal ini dipertimbangkan dan dikaji kembali, atau Dana Desa dinaikkan lagi besarannya,” pungkasnya. (dkm)
