KAB. SERANG, Mediabooster.news – Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, secara resmi membuka Pelatihan Manajemen Risiko Eksekutif yang diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, Senin (10/11/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Forbis Kramatwatu, sebagai bagian dari langkah strategis Pemkab Serang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Zakiyah menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pejabat daerah dalam memahami dan mengatasi risiko menjadi hal penting untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran. Pelatihan ini terselenggara atas kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten.
“Hari ini saya membuka kegiatan pelatihan manajemen risiko bagi seluruh kepala perangkat OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. Bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Banten, Bapak Rustida beserta seluruh jajaran,” ujarnya kepada wartawan.
Zakiyah menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dukungan BPKP dalam pendampingan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa seluruh peserta wajib mengikuti pelatihan hingga selesai secara aktif.
“Saya sampaikan tadi, ini untuk seluruh kepala OPD harus mengikuti kegiatan ini sampai selesai, dengan aktif,” tegasnya.
Menurut Zakiyah, pelatihan ini memiliki peran sentral dalam membangun kemampuan kepala OPD untuk mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengendalikan risiko yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan program di masing-masing unit kerja.
“Karena ini penting bagi seluruh kepala OPD supaya mereka dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko yang ada di unit kerja masing-masing, sehingga pembangunan kita berjalan dengan efektif dan akuntabel,” jelasnya.
Selain itu, Bupati juga menyoroti kerawanan dalam pengelolaan anggaran daerah yang harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan.
“Ya semuanya rawanlah ya, karena kan kita menggunakan anggaran daerah ya, menggunakan uang negara dan satu rupiah pun harus kita manfaatkan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Zakiyah berharap pelatihan ini menjadi instrumen penting dalam meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi melalui mitigasi risiko yang tepat.
“Ini penting dilakukan dan kepala OPD itu harus mengetahui secara detail bagaimana harus mitigasi risiko itu sehingga tidak ada lagi korupsi di unit-unit kerja OPD masing-masing, harapannya seperti itu,” tutupnya. (*)
