SERANG, Mediabooster.news – Ribuan tenaga honorer dari guru dan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam Forum Perjuangan Honorer (FPH) Kabupaten Serang melakukam aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Serang, Rabu (15/1/2025).
Aksi yang dilakukan lebih kurang 2000 honorer tersebut bertujuan untuk menyuarakan pendapat di hadapan publik mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Dalam orasinya, mereka menuntut kejelasan mengenai status pengangkatan mereka menjadi PPPK penuh waktu dan menuntut agar Pemkab Serang dapat memenuhi aspirasi mereka.
“Kami dari honorer OPD se-Kabupaten Serang, tuntutannya PPPK penuh waktu, tidak ada yang lain. Tidak mau R2 atau R3, pokoknya PPPK penuh waktu, titik,” ungkap Wakil Ketua Porsitas Kabupaten Serang Aat Supriyatna saat di wawancarai oleh wartawan di depan Pendopo Bupati.
Ia juga menegaskan bahwa selama setahun terakhir, Pemkab Serang hanya membuka kuota sekitar 500, sementara jumlah honorer di daerah tersebut mencapai 4.500 orang.
“Kami di sini, honorer-honorer itu sudah banyak yang sudah pada tua, sudah berusia, masa mau diangkat cuman paruh waktu,” imbuhnya.
Sebelum melaksanakan aksi ini, mereka mengaku telah berusaha melakukan audiensi sejak tahun lalu, namun hasilnya hanya berupa janji belaka.
“Hasilnya juga hanya janji-janji saja. Tapi ya kenyataannya tidak ada. Padahal mereka mengaku pemerintah Kabupaten Serang akan menyelesaikan semua honorer di Kabupaten Serang,” tambahnya.
FPH menginginkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dalam proses perekrutan PPPK.
“Kami akan tetap bertahan di sini apapun yang terjadi supaya apa yang kami inginkan ini bisa tercapai, pemerintah juga harus transparansi dan akuntabilitas dalam perekrutan PPPK,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, FPH mengajukan beberapa tuntutan, antara lain meminta agar semua honorer diangkat menjadi pegawai penuh waktu.
Jika tuntutan tersebut tidak dapat direalisasikan, mereka meminta agar pegawai R2 dan R3 diangkat menjadi pegawai penuh waktu.
Selain itu, mereka juga meminta anggaran gaji paruh waktu sesuai dengan Standar Harga Satuan (SSH) maksimal, serta kepastian mengenai kapan semua tuntutan untuk pengangkatan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, akan terealisasi.
Aksi ini diharapkan dapat menarik perhatian pemerintah daerah untuk memberikan solusi yang sesuai bagi para honorer yang telah lama menunggu kejelasan status kerja mereka. (***)
