KAB. SERANG, Mediabooster.news – Anggota Komisi IV sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Muhibbin, mengapresiasi aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa di depan Kantor Bupati Serang dan DPRD Kabupaten Serang pada Rabu (8/10/2025).
Ia menyebut aksi penyampaian aspirasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang patut dihargai, namun menyayangkan adanya tindakan pengrusakan fasilitas umum dalam kegiatan tersebut.
“Kami dengan tangan terbuka sebenarnya sangat ingin menerima massa aksi dan mendengarkan aspirasi mereka. DPRD dan Bupati memiliki niat tulus untuk berdialog dan berdiskusi,” ujar Muhibbin, Kamis (9/10/2025).
Muhibbin menjelaskan, ketidakhadiran para pejabat saat massa datang bukan karena enggan menemui, melainkan karena seluruh unsur pemerintahan tengah mengikuti rangkaian rapat paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Serang.
“Kita bukan telat merespon, tetapi saat itu sedang melaksanakan paripurna HUT Kabupaten Serang. Begitu acara selesai, DPRD bersama Bupati langsung menemui para peserta aksi untuk berdialog,” jelasnya.
“Itu bukti bahwa kami berkomitmen mendengarkan masukan konstruktif dari masyarakat.”
Menurutnya, semua aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan. DPRD dan Bupati, kata dia, memiliki komitmen yang sama untuk memperbaiki berbagai persoalan mendasar di Kabupaten Serang, seperti pengangguran, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Hakekatnya menyampaikan aspirasi itu adalah didengar, lalu dikaji dan ditindaklanjuti. Persoalan pengangguran, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat adalah bagian dari konsen kami sebagai pelayan publik,” tegasnya.
Khusus terkait isu pengangguran yang menjadi salah satu tuntutan dari bebrapa yang disampaikan massa aksi, Muhibbin menilai hal itu harus menjadi perhatian serius Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Serang mencapai 9,18 persen.
“Data ini seharusnya segera direspons oleh dinas terkait dengan menyusun data pembanding—berapa jumlah warga yang ingin bekerja di sektor formal seperti industri, perkantoran, dan ritel, serta di sektor informal seperti pertanian, nelayan, dan UMKM,” ungkapnya.
Dengan adanya pemetaan rinci berdasarkan sektor dan desa, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih tepat sasaran.
Muhibbin juga mendorong agar pemerintah meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan sehingga profesi petani dan nelayan dapat menjadi pilihan menarik bagi generasi muda.
“Kita harus menumbuhkan kreativitas warga dan menghidupkan UMKM. Sementara untuk sektor formal, DPRD bersama Bupati akan aktif berkoordinasi dengan para pengusaha agar penyerapan tenaga kerja lokal dapat dimaksimalkan,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Muhibbin menegaskan bahwa persoalan di Kabupaten Serang bersifat kompleks dan memerlukan penanganan bertahap serta kolaboratif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
“Komitmen kami jelas, yaitu memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Serang. Semua masukan yang konstruktif akan kami tindak lanjuti demi menghadirkan kebaikan bagi daerah,” pungkasnya. (dkm)
