PANDEGLANG, Mediabooster.news – Bertepatan dengan HUT ke 77 RI Partai Prima Pandeglang soroti sejumlah issu krusial di Pandeglang, salah satunya kesejahteraan Desa.
Dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Asep Saefullah, Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Rakyat Adil Makmur (DPK – PRIMA) Pandeglang menyebut, kesejahteraan di Pandeglang sangat rendah akibat kesenjangan ekonomi politik yang sangat tajam.
Hal tersebut menurut Asep berdasarkan penglihatannya beberapa bulan terakhir ini usai mengunjungi dan mendengar langsung keluhan pimpinan-pimpinan DPKc Prima Pandeglang.
“Kesimpulan saya setelah masuk Desa keluar Desa menemui struktur Prima di tingkat Kecamatan dan mendengar langsung dari mereka, semua keluhannya sama, tidak sejahtera,” tegas Asep, Rabu, 17 Agustus 2022.
Asep melanjutkan, masyarakat Pandeglang hampir mayoritas bertumpu pada sektor pertanian.
Sayangnya menurut Asep, peran pemerintah untuk mendorong sektor pertanian supaya maju sama sekali tidak diperhatikan pemerintah, apalagi berpikir untuk mendistribusikan alat pertanian modern.
Padahal menurutnya, kesejahteraan masyarakat Pandeglang akan meningkat kalau saja pemerintah setempat mau mengatensi isu krusial ini.
“Pertanian itu jadi jantung kehidupan masyarakat Pandeglang. Kalau sektor ini diabaikan pemerintah, petaninya tidak disupport dengan teknologi pertanian yang modern gimana mau sejahtera,” tambahnya.
Asep juga menyinggung laporan BPS yang seharusnya menjadi acuan pemerintah Daerah dalam memploting anggaran jika menurutnya pemerintah benar-benar memperhatikan rakyatnya.
Dari rilis BPS 2021 disebut Asep, ada kurang lebih 131.430 jiwa rakyat Pandeglang atau setara 10,72 persen hidup dalam garis kemiskinan.
Sementara dalam kondisi yang sama dijelaskan Asep, yang kaya justru kian kaya. Ia ingin, dalam kondisi seperti ini jangan sampai pemerintah ikut-ikutan memperkaya diri sendiri.
Ia pun berharap, di hari Kemerdekaan ke 77 Republik Indonesia ini tidak sebatas dijadikan ajang peringatan momentuman belaka, namun harus menjadi refleksi bersama bahwa Indonesia makin jauh dari cita-cita kemerdekaannya.
“Kita ingin supaya hari kemerdekaan ke 77 tahun RI ini tidak dijadikan agenda seremoni setiap tahunnya. Pemerintah harus mampu kerefleksikan diri, bahwa kita sudah jauh dari cita-cita kemerdekaan,” tutupnya.*
